Kode Etik
KODE ETIK
 
Pasal 159
 
(1)  DPRD menyusun kode etik yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap
      anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabaT, kehormatan,
      citra, dan kredibilitas DPRD;
(2)  Ketentuan mengenai kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
       diatur dengan Peraturan DPRD tentang kode etik.
(3)  Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya :
      a. pengertian kode etik;
      b. tujuan kode etik;
      c. pengaturan sikap dan sikao dan perilaku;
      d. tata kerja anggota DPRD;
      e. tata hubungan anatar penyelenggara pemerintah daerah;
      f. tata hubungan anataranggota DPRD;
      g. tata hubungan antara  anggota DPRD dan pihak lain;
      h. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan;
      i. kewajiban anngota DPRD
      J. larangan bagi anngota DPRD;
      k. hal-hal yang tidak patut dilakukan anggota DPRD;
      l. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
     m. rehabilitasi
 
Pasal 160
 
Pengaturan mengenai sikap dan perilaku angggota DPRD sebagimana dimaksud dalam
Pasal 159 ayat (3) huruf c memuat ketentuan anatara lain:
a. bertakwa kepada Tuhan YME;
b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
c. menjunjung tinggi demokrasi dan HAM;
d. memiliki integritas tinggi dan jujur;
e. meneggakan kebenaran dan keadilan
f.  memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan
    suku, agama, ras asal usul, golongan dan jenis kelamin;
g. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagain
    anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban anggota DPRD; dan
h. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagai anggota DPRD
    sebagimana diatur dalam peraturan perundang-undagan.
 
 
 
SHARE :
@2016 DPRD TANJABTIM